Optimalisasi fungsi Humas
Kegiatan Temu Bakohumas yang terlaksana selama tiga hari mulai tanggal 17- 19 November 2016 di Bandung Jawa Barat berlangsung meriah. Dalam teleconference dengan Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan sesuai dengan tema “Membangun Reputasi Indonesia Melalui Kerja Nyata Humas dan Komunitas Informasi”, bidang Kehumasan juga berfungsi membentuk reputasi sebuah instansi, terutama pemerintahan. Humas pemerintah di semua instansi saat ini memiliki peran strategis sebagai penghubung Pemerintah dengan publik. “Kita garis bawahi, reputasi Indonesia dan kerja nyata dari komunitas kehumasan. Kalau kita lihat reputasi Indonesia, banyak yang sudah di-deliver, baik untuk masyarakat dalam negeri maupun untuk mendatangkan investasi, khususnya dari luar negeri. Informasi yang disebarkan humas harus memiliki daya tarik dan mengikuti era kekinian. Instansi kehumasan perlu menjadi humas yang bernas, inovatif, dan mampu menjadi fasilitator masyarakat,” kata Rudiantara.
Government Public Relations (GPR).
Kegiatan Temu Bakohumas ini dilaksanakan dalam upaya melakukan koordinasi, singkronisasi, komunikasi dan meningkatkan kerjasama antar aparatur pemerintah, dalam melaksanakan fungsi Government Public Relations (GPR) untuk mendukung implementasi Intruksi Presiden (Inpres) no 9 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi publik.
Humas Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan program prioritas pemerintah dengan Komunikasi digital.
“Sekarang ini kita mengalami transformasi kehidupan dari era fisik ke era digital max,” kata Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Kementerian Kominfo, Henry Subiakto dalam Dialog Interaktif pada Kegiatan Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2016, di Bandung, Kamis (17/11/2016).
Easy of Doing Business (EoDB).
Salah satu parameter perkembangan ekonomi dan investasi sebagai dampak dari pelayanan publik, yakni peringkat Easy of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha. EoDB Indonesia sebagaimana dipublikasikan oleh World Bank, dari tahun ke tahun mengalami perbaikan.
Terakhir, dari peringkat 106 tahun 2015-2016 naik 15 peringkat ke urutan 91 pada tahun 2016-2017. Capaian tersebut tentu tidak lepas dari semakin membaiknya kinerja ASN dalam pelayanan publik.
Karena tantangan masa depan di era globalisasi ini semakin berat dan kompleks, serta ekspektasi masyarakat pun, terutama dari kalangan dunia usaha, terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar, diharapkan penilaian tersebut tidak membuat kalangan humas ber puas diri.
Karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ada baiknya berkaca pada dunia usaha yang lazimnya memberikan perhatian lebih pada pentingnya kualitas layanan karena menyangkut hidup matinya perusahaan. Saatnya semua penyelenggara pelayanan publik mengembangkan keramahtamahan di lingkungan kerjanya masing-masing agar masyarakat merasa nyaman dan bahagia.
Selain itu, inovasi dalam sektor publik diarahkan untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, ringkas, terjangkau, transparan dan bebas dari KKN. “Dengan e-government, pemberi dan pengguna layanan publik tidak perlu bertemu langsung, sehingga bisa menghindari terjadinya praktik pungli,” ujarnya.
Ario/M Jaelani
Disadur dari beberapa sumber