Rakor LPMK Bandungrejosari

Sebagai langkah awal kegiatan di Kelurahan Bandungrejosari, Ketua LPMK Puryanto menagadakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat PKK Rabu (20/5). Rapat awal yang tidak dihadiri oleh semua anggota dan pengurus inti LPMK ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kinerja lembaga dalam unjuk kerja tahun 2015.

Dalam kata sambutan awal beliau sampaikan bahwa koordinasi menjadi sangat penting dalam kegiatan LPMK, baik dalam menyatukan pemahaman kinerja maupun langkah antisipasi dalam pelaksanaan Dana Hibah Kepada LPMK tahun 2015. Selain adanya muka baru dalam susunan pengurus dan anggota, juga persoalan kebidangan dalam SK Kecamatan Sukun perlu dipahami. Hal ini untuk mengurangi perbedaan yang mencolok dalam perilaku organisasi, juga sebagai sarana meningkatkan peran dan fungsi anggota dalam pengawalan pemberdayaan tingkat kelurahan. Hal ini diangkat dan menjadi stressing Ketua, mengingat adanya beberapa titik lemah organisasi dalam menyalurkan aspirasi dan fungsi kelembagaan di tingkat Kota.

Beberapa issue yang diangkat dan diarahkan menjadi acuan program kerja tahun 2015 adalah :

1. Persoalan kondisi bantaran sungai akan menjadi prioritas lembaga guna antisipasi bencana, mengingat Kelurahan ini dilewati oleh 3 sungai;

2. Optimalisasi dan pembenahan jalan di lokasi pemukiman, khususnya pavingisasi jalan kampung;

3. Mengingat kontour alam, khususnya lokasi Kemantren dan Klayatan, beberapa persolan drainase dan saluran mengharuskan adanya pemetaan, penataan dan pengajuan usulan kegiatan;

4. Guna percepatan usulan kegiatan pembangunan, perlu adanya sinergi dengan SKPD teknis tingkat Kota dan Propinsi (bergantung jumlah anggaran), agar penyelesaian pembangunan Lingkungan (fisik), sosial/kemanusiaan dan ekonomi dapat meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat secara langsung;

5. Persoalan komunikasi pembangunan sampai saat ini belum standar, untuk itu perlu dibangun harmonisasi dengan pihak kelurahan stake holder tingkat Kota Malang. Khususnya dengan pelaporan kebencanaan dan percepatan  usulan pembangunan (proposal dan lobby);

6.  Persoalan Bina Usaha (bidang sosial dan ekonomi) sudah tidak lagi menjadi persoalan wilayah namun harus diupayakan menjadi persoalan Kelurahan. Mengingat bahwa keberadaan UMKM sampai saat ini sudah terbukti dapat meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat;

7. Perlu dibangun Komunikasi tingkat Kelurahan, baik lewat kelembagaan (Lembaga Sosial Kemasyarakatan lain) maupun lewat jalur komunikasi lain dengan memanfaatkan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat maupun teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

8. Dana Hibah Kepada LPMK tahun 2015 hendaknya dapat dijadikan proses belajar bersama, terintegrasi dengan persoalan Kelurahan dan menjadi nilai tambah dalam pemahaman anggaran (mulai perencanaan sampai dengan pelaporan akhir);

9. Keberadaan Kantor sebagai wahana administrasi perlu diajukan kepada Kelurahan, dan untuk sementara akan berkoordinasi untuk memamkai ruangan kantor bersama yang saat ini ditempati oleh UPKU PPKM Bangun Mandiri;

10. Perlu adanya sarana komunikasi bersama agar mempermudah berkomunikasi antar anggota dan dengan stake holder tingkat kelurahan.

Rapat akan dilanjutkan pada pembahasan teknis tentang pelaksanaan Dana Hibah, yang waktunya akan ditentukan kemudian.

++ Ario