SINERGI PAUD
PERLU ADANYA SINERGI DAN KOLABORASI ANTARA NGO DENGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PAUD
Demikian yang dikatakan Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Kemdikbud, Dr.Erman Syamsuddin dalam Pembukaan Rakor Pengembangan Program PAUD dengan Non Government Organizations (NGO) di Semarang, 11 April 2012. Direktorat Pembinaan PAUD sebagai unit kerja yang mendapatkan wewenang dalam pembinaan PAUD dalam pembangunan PAUD ke depan. Dalam pembukaan ini juga dihadiri Kepala Bidang PNFI dan PT yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dr. Jasman Indrato.
Direktorat Pembinaan PAUD tidak bisa bekerja sendiri oleh karena itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Government Organization) yang bergerak di bidang pengembangan anak usia dini dilibatkan dalam layanan PAUD untuk memajukan PAUD secara kualitas dan kuantitas. Hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Sukiman, Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PAUD, bahwa tujuan kegiatan ini menyelaraskan pelaksanaan program PAUD yang dilakukan oleh LSM/ NGO dengan renstra dan kebijakan pembangunan PAUD, perlu dilakukan pertemuan untuk, menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dalam pengembangan program PAUD ke depan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran NGO dalam perluasan akses dan peningkatan mutu program PAUD serta adanya rencana tindak lanjut masing-masing NGO untuk perluasan akses dan peningkatan mutu program PAUD tahun 2012 – 2015.
Hasil dari kegiatan diharapkan bisa diadopsi daerah lain di Indonesia guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang saat ini masih 34,54. Dari jumlah 32 juta anak usia 0-6 tahun baru sekitar 10 juta anak yang baru terlayani. Rekomendasi kegiatan ini bisa diimplementasikan dalam koridor apa yang perlu dilakukan, pembagian Koridor layanan PAUD menurut wilayahnya, yaitu: Koridor I wilayah Sumatra, Koridor II wilayah Jawa, Koridor III wilayah Kalimantan, Koridor IV wilayah Sulawesi, Koridor V wilayah Bali, NTB dan NTT, Koridor VI wilayah Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat.
Keberadaan 4 (empat) POS PAUD yang ada di Kelurahan Bandungrejosari sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengikuti jumlah anak usia balita yang semakin meningkat. Baik jumlah anak maupun kegiatannya. Terutama dalam menampung kegiatan, dalam artian ruang belajar, dan operasional guru pendidikan.
Berkaitan dengan keluhan TP PKK dalam mendayagunakan potensi wilayah, utamanya dalam mendukung keberadaaan pendidikan dari usia dini patutlah dilakukan upaya bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait, atau lembaga pendidikan lainnya serta pengusaha dan kewirausahaan setempat. Dan dalam mempercepat peran aktif lembaga pendidikan, pengusaha dan kelompok peduli, perlu juga dibangun sinergi program dan kegiatan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM BIJAK) agar beberapa informasi yang belum dan tidak dapat di akses oleh masyarakat akan dijembatani oleh masyarakat secara mandiri.
Disarikan : dari WEB DINAS PENDIDIKAN dan berbagai informasi …